kami dari aliansi pendukung Prof. Andalan Sulawesi selatan Parasanganta (APPA SULAPA) melakukan aksi maka dengan aksi ini kami menuntut pihak Komisi Pemerantasan Korupsi (KPK) 1.Meminta penjelasan Panitia Hak Angket atas pemberitaan mengenai 7 poin rekomendasi yang menjadi viral, seharusnya belum bisa dikeluarkan karena secara resmi Rapat Paripurna belum dilaksanakan. 2.Hak Angket adalah hak khusus DPRD oleh karena itu diharapkan berhati-hati dalam menggunakannya. 3.Menolak dengan...
Pengurus Badan Koordinasi Himpunan Mahasiswa Islam Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat menyatakan sikap terkait bergulirnya Hak Angket di Legislatif maka dari itu HMI Mengawal Profesionalisme Birokrasi Pemerintahan di Sulawesi Selatan. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, mengamanahkan bahwa penyelenggara Pemerintah Daerah diarahakan untuk mempercepatr terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, serta...
terkait dengan beredarnya Hak Angeket di DPRD Provinsi Kami Koalisi Pemuda dan Masyarakat Anti BohongNA mendukung penuh DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, kami menyampaikan aspirasi dan tuntutan yang kami sampaikan yaitu Meminta Pimpinan Pansus Hak Angket DPRD Prov. Sulsel merekomendasikan kepada Aparat Hukum Kepolisian dan Kejaksaan memeriksa Pejabat Pokja, ULP, dan PPTK Pemprov Sulsel untuk mengungkap actor persekongkolan KKN dari Keluarga Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah
kami dari beberapa gabungan serikat pekerja (GSBN, LBH MAKASSAR, FPBN, MTS, SJPM, FORMAT, FMK, GRD, SEJATI MAKASSAR, INDIVIDU MERDEKA, BEM FIS UNM, SMI KPR SULSEL, FOSISI, FORWA MAKASSAR, SP ANGIN MAMIRI, FMD, SRIKANDI, WALHI SULSEL, KPA SULSEL, BERGERAK, BEM STIKPER GUNSAR dan DEMA FEBI UINAM). menyampaikan aspirasi kita ke Gedung DPRD Provinsi dan menyampaikan point-point tuntutan kami terkait Monalak Upaya Revisi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan diantaranya . ...
terkait dengan hak angket yang bergulir di DPRD Provinsi Sulawesi Selatan kami dari Koalisi Gerakan Rakyat Sulsel menyatakan sikap. Sehubungan dengan adanya kejanggalan-kejanggalan mengenai kinerja Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, yang tidak lagi pro terhadap rakyat Sulsel dengan indikasi melakukan Praktek Kolusi dan Nepotisme terhadap beberapa proyek. Kami Koalisi Gerakan Rakyat Sulsel menilai adanya pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dalam Pemerintahan Prof. Sulsel Nurdin Abdullah ...
Pertama kami sampaikan terima kasih atas program & kegiatan pemerintah kota Makssar khususnya dinas kebersihan yang sudah menjalankan tugasnya dengan baik. Namun mohon untuk menghentikan kegiatan pembakaran sampah yg dilakukan di lingkungan kami yaitu di lapangan/tanah kosong antara jl.malengkeri luar dan jl.muhajirin 2 (koordinat 119.4351 ; -5.1852) kelurahan Mangasa kecamatan Tamalate. Sudah lebih 2 tahun hal ini berlangsung, tiap hari pagi siang malam kami harus menghirup asap hasil bakar ...