Minta tolong bisakah pengadaan PLN di desa Mattiro Matae Solanya disana susah kalau bukan PLN dan Pengelolaanya seperti PLN. Desa Mattiro Matae Kec. Liukang Kel. Mattiro Kab. pangkep
Mohon untuk dinas terkait.... Diarea tersebut sudah tidak pernah lagi dijaga.... P. Ogah banyak sekali, kadang klau tidak dikasih. Mereka marah marah, klau tdak ada p. Ogah tdak macet... Tpi klau ada macet minta ampun... Mohon pak diperhatikan area tersebut... Walaupun saya info kan klau tdak ditindak lanjuti tidak ada gunanya tulisanku ini.... Makasih
Saya sebagai Wisatawan Lokal maupub Wisatawan mancanegara lainnya yang nginap dan liburan di kabupaten Bulukumba sangat tidak nyaman berjalan di trotoar tempat pejalan kaki tersebut yang dimana ditrotoar tempat pejalan kaki tersebut banyak lubang yang belum tertutup jadi mohon kepada dinas pihak yang bertanggung jawab agar segera menutup l7bang tersebut dan memperbaiki trotoar tempat pejalan kaki tersebut sehingga masyarakat Bulukumba ataupun wisatawan lokal ataupun wisatawan mancanegara dika...
Saya sebagai Wisatawan Lokal maupub Wisatawan mancanegara lainnya yang nginap dan liburan di kabupaten Bulukumba sangat tidak nyaman berjalan di trotoar tempat pejalan kaki tersebut yang dimana ditrotoar tempat pejalan kaki tersebut banyak lubang yang belum tertutup jadi mohon kepada dinas pihak yang bertanggung jawab agar segera menutup l7bang tersebut dan memperbaiki trotoar tempat pejalan kaki tersebut sehingga masyarakat Bulukumba ataupun wisatawan lokal ataupun wisatawan mancanegara dika...
Nik : 7305072402910004 No. KK : 7305072401200001 Sampai Sekarang nik dan no kk belum akfit dan tidak bisa dipakai buat daftar npwp di kantor pajak. Saya sudah lapor ke dinas pencatatan sipil dan saya selalu dapat alasan yang sama tunggu pak 2 hari kami akan prosese apaka ini yang dinamakan pelayanan online. Kita mesti cek sendiri ke kantor dukcapil untuk lapor nik dan no.kk bisa dipakai atau tidak, mohon kiranha sistem ini diperbaiki khususnya dilayanan dukcapi kab. Takalar Sekian terim...
Kami dari Gerakan Pengawal Maklumat Majelis Ulama Indonesia Sulawesi Selatan (GPM-MUI) melakukan aksi unjukrasa terkait “Penolakan Rancangan Undang-undang Haluan Ideologi Pancasila” di gedung DPRD Prov. Sulsel adapun tuntutan lisan kami yakni: 1. Kami Meminta pihak DPRD Prov. Sulsel untuk meneruskan pernyataan sikap kami terkait Penolakan Rancangan Undang-undang Haluan Ideologi Pancasila dengan melakukan Faksmile ke DPR RI. 2. Menolak keras Rancangan Undang-undang Hal...