ID : #848
Sumber : Website
Mohon informasi perihal tenaga honorer dlm hal ini PTT yg ad di lingkup Dinas Perpustakaan dan Kearsipan ingin menyampaikan terkait adanya pengalihan dri status PTT menjadi tenaga outsourching yg dimna sy ketahui bahwa dlm keputusan Bpk Gubernur Prov. Sulsel itu tidk lgi diwajibkan beralih. Adapun upah yg diterima oleh teman" dri pihak ke 3 itu sebesar 1,8 jt tidk sebanding dg UMP saat ini, aplgi terikat dlm suatu perusahaan dlm hal ini pihak ke 3. Sy berharap pesan sy ini segera di respon oleh Bpk. Gubernur
Tindak Lanjut :
 

  • Dibuat oleh Baruga SulSel

  • Didisposisi ke Dispusip Sulsel

  • Ditindak lanjuti oleh Dispusip Sulsel

    Berkenaan dengan aduan masyarakat yang ditujukan kepada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Prov. SULSEL, dengan perihal aduan: 1. Peralihan dari semula berstatus pegawai tidak tetap atau PTT menjadi Outsourcing; 2. Penggajian yang tidak sesuai upah minimum pegawai, atau hanya dibayarkan sebesar Rp. 1.800.000,- (satujuta delapan ratus ribu rupiah) perorang PTT. Pernyataan dan atau laporan dalam aduan masyarakat sebagaimana dimaksud butir (1) dan (2) diatas, kami nyatakan TIDAK BENAR, mengingat 1. Dalam nomenklatur dan nomor rekening Dokumen Perencanaan Anggaran (DPA) tahun anggaran 2019 yang diperuntukkan bagi PTT, disebutkan sebagai "belanja honor pegawai tidak tetap", dengan demikian tidak dimungkinkan pengalihan dari PTT menjadi Outsourcing; 2. Saat ini gaji untuk PTT belum dapat dibayarkan karena DPA Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Prov. SULSEL TA 2019 masih dalam proses. Demikian disampaikan kepada para pihak untuk maklum, terimakasih. ttd Kepala Dinas

  • Terima kasih telah menggunakan layanan Baruga Sulsel. Aspirasi ini telah dinyatakan selesai.