ID : #2175
Sumber : App
Assalamualaikum. Tabe pak gubernur, saya warga gowa tpi saya kerjaa Sebagai PTT di dinas Kebudayaan dan kepariwisataan provinsi sulawesi selatan. Saya sebenarnyaa bukan mau mengadu tpi mau bertanyaa dengan pak gubernur. Haruskah PTT berprestasi di persulit? Izin di kantor seminggu atau Lebih dari itu tidak di perbolehkan?. Sedangkan yang saya pertanggung jawabkan pun diluar itu membawa Nama sulawesi selatan. Saya pernah pergi tanpa surat izin saya di tanda tangani. Krna saya pergi bukan membawa nama saya sndiri tetapi saya membawa nama sulawesi selatan. Tolong pak🙏. Saya juga butuh keadilan🙏
Tindak Lanjut :
 

  • Dibuat oleh Anonim

  • Didisposisi ke Disbudpar Sulsel

  • Ditindak lanjuti oleh Disbudpar Sulsel

    Mengenai hal ini perlu dijelaskan sebagai berikut. Pertama, sebelum yang bersangkutan memulai kerja pada Dinas Kebudayaan dan Kepariwisataan Provinsi Sulawesi Selatan yang bersangkutan menandatangani perjanjian kerja. Perjanjian kerja tersebut merupakan kesepakatan parapihak, Dinas Kebudayaan dan Kepariwisataan dengan yang bersangkutan dan memuat hak dan kewajiban parapihak. Kedua, dalam perjanjian kerja nomor 814/1343/Budpar, tanggal 2 Mei 2019, pada pasal 6 ayat (4) huruf b mengatur besaran izin yang diperbolehkan untuk tenaga hinorarium nonPNS. Ketiga, berdasarkan arsip surat permohonan izin tenaga honorarium nonPNS tidak ditemukan satupun permohonan izin yang tidak disetujui oleh pimpinan. Keempat, etika yang baik adalah mengajukan surat permohonan izin terlebih dahulu kemudian melaksanakan kegiatan. Kesimpulannya, semua surat permohonan izin telah terproses sesuai dengan kesepakatan parapihak yang termaktub pada perjanjian kerja. Demikian jawaban kami. Terimakasih.

  • Ditindak lanjuti oleh Disbudpar Sulsel

    Mengenai hal ini perlu dijelaskan sebagai berikut. Pertama, sebelum yang bersangkutan memulai kerja pada Dinas Kebudayaan dan Kepariwisataan Provinsi Sulawesi Selatan yang bersangkutan menandatangani perjanjian kerja. Perjanjian kerja tersebut merupakan kesepakatan parapihak, Dinas Kebudayaan dan Kepariwisataan dengan yang bersangkutan dan memuat hak dan kewajiban parapihak. Kedua, dalam perjanjian kerja nomor 814/1343/Budpar, tanggal 2 Mei 2019, pada pasal 6 ayat (4) huruf b mengatur besaran izin yang diperbolehkan untuk tenaga hinorarium nonPNS. Ketiga, berdasarkan arsip surat permohonan izin tenaga honorarium nonPNS tidak ditemukan satupun permohonan izin yang tidak disetujui oleh pimpinan. Keempat, etika yang baik adalah mengajukan surat permohonan izin terlebih dahulu kemudian melaksanakan kegiatan. Kesimpulannya, semua surat permohonan izin telah terproses sesuai dengan kesepakatan parapihak yang termaktub pada perjanjian kerja. Demikian jawaban kami. Terimakasih.