kami dari aliansi pendukung Prof. Andalan Sulawesi selatan Parasanganta (APPA SULAPA) melakukan aksi maka dengan aksi ini kami menuntut pihak Komisi Pemerantasan Korupsi (KPK) 1.Meminta penjelasan Panitia Hak Angket atas pemberitaan mengenai 7 poin rekomendasi yang menjadi viral, seharusnya belum bisa dikeluarkan karena secara resmi Rapat Paripurna belum dilaksanakan. 2.Hak Angket adalah hak khusus DPRD oleh karena itu diharapkan berhati-hati dalam menggunakannya. 3.Menolak dengan tegas jika Gubernur (Prof. Dr. Ir. Nurdin Abdullah, M.Agr) diusulkan DPRD untuk diberhentikan (pemakzulan). 4.Menolak 7 point rekomendasi Panitia Hak Angket sebelum rapat Paripurna. 5.Meminta DPRD Prov. Sulsel agar mengedepankan nilai agama dan adat istiadat Sulawesi Selatan (Sipakatau, Sipakalebbi, Sipakainge, Sipapaccei dan Sipamalimali) dalam merumuskan keputusan. Sebagai rakyat pendukung Prof. Andalan kami merasa tersakiti dan kecewa dengan upaya pihak-pihak menghalangi Gubernur NA melakukan bersih-bersih demi Sulsel yang berkemajuan dan bebas dari KKN.