ID : #1236
Sumber : App
Terkait pengadaan jasa konsultansi badan usaha pekerjaan Penyusunan Dokumen Amdal pada beberapa proyek jalan, hal yg perlu dikritisi : 1. Seharusnya mempersyaratkan perusahaan memiliki lisensi Penyusun Amdal dari KLHK, bukan hanya tenaga ahli yg berlisensi. 2. Tenaga ahli yg dipersyaratkan tidak seharusx menyebut nama lembaga tertentu, ini diskriminasi, sepanjang tenaga ahli berlisensi yg diakui BNSP dan KLHK. Demikian untuk dilakukan addendum atau seleksi ulang, terima kasih.
Tindak Lanjut :
 

  • Dibuat oleh Anonim

  • Didisposisi ke Bina Marga dan BK Sulsel, Biro Pembangunan Sulsel

  • Ditindak lanjuti oleh Bina Marga dan BK Sulsel, Biro Pembangunan Sulsel

    berdasarkan Peraturan Presiden nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pasal 25 berbunyi persiapan pengadaan Barang/Jasa melalui penyedia oleh PPK meliputi kegiatan a. menetapkan HPS. b. menetapkan rancangan kontrak. c. menetapkan spesifikasi teknis/KAK. Dari aturan tersebut diatas dijelaskan bahwa Persyaratan yang POKJA pemilihan Biro Pembangunan dan Pengadaan Barang/Jasa tindaklanjuti pada sistem (LPSE) sesuai dengan persyaratan pada KAK/PPK yang diajukan oleh PPK dinas serta bidang terkait.

  • Ditanggapi oleh Anonim

    Pokja berwenang review KAK dr PPK, jangan ituji jg di copas :)

  • Ditanggapi oleh Anonim

    Samaji kalo PPK tulis merk Honda, ituji jg masuk spek? Apalg ULP ahlix pengadaan, harusx bs arahkan PPK.

  • Ditindak lanjuti oleh Bina Marga dan BK Sulsel, Biro Pembangunan Sulsel

    Assalamu Alaikum wr. wb. dan Selamat Pagi, Terima kasih atas aspirasi, saran serta tanggapan Bapak/Ibu, untuk selanjutnya akan kami sampaikan kepada pihak yang terkait

  • Terima kasih telah menggunakan layanan Baruga Sulsel. Aspirasi ini telah dinyatakan selesai.