Assalamualaikum saya mau melaporkan ke tidak propesionalisme PTSP sulsel surat izin penelitian berlarut - larut dalam waktu penertibannya sudah 5 kali bolak balik menurus kesana.surat penelitian adik saya yang mengakibatkan dia harus mengurus kembali di kampusnya menyuruh agar datang hari senin,namun setelah sampai nyatanya belum jadi juga.
Ujian apa lagi ini Yth. Bapak Gubernur dan Plt. Kadisdik TPP kami selama 3 bulan belum dibayarkan sementara Gaji 13 juga ditunda, anak kami sudah sekolah pak. Setiap kami laporkan yang seperti ini selalu posisi laporan "telah didisposisi" bahkan selesai tapi hasilnya Nol, lelah kami sanpaikan aspirasi kami tapi tidak pernah ada solusi
Saya sebagai pengendara motor yang sering melintas Dinan tersebut merasa tidak nyaman karena adanya lobang tersebut yang sampai sekarang belum diaspal jadi mohon kepada pihak pemerintah yang bertanggung jawab agar kiranya mengaspal kembali jalanan berlubang tersebut sehingga jalan tersebut nyaman digunakan oleh saya sebagai pengendara kendaraan bermotor serta masyarakat lainnya sekian dan terima kasih
Saya ingin menyampaikan aspirasi saya bersama kawan-kawan TIM ROHANIAWAN dalam Gugus Tugas Covid-19 Sulsel di bawah DEPAG PIMPINAN WILAYAH SULSEL DAN BIRO KESRA PROV.SULSEL terkait pencairan insentif yang dijanjikan dan kami sudha tanda tangani sampai sekarangpun belum cair padahal kami sebagai relawan tim Rohaniawan gugus tugas Covid-19 Sulsel sudah dijanji dan tandatangan dalam surat kerja sebagai relawan tim Rohaniawan gugus tugas Covid-19. Mohon agar kurang menindaklanjuti laporan kami se...
Disampaikan kepada Suadara kami dari Pengurus Nasional Serikat Pemuda Mahasiwa Nusantara SPMN-Nasional ingin menyampaikan aspirasi kami ke DPRD Prov. Sulsel terkait dengan Omnibus Law Cipta Malapetaka Bagi Rakyat Indonesia. 1. Kami melakukan kampanye penolakan Rancangan Undang-undang Omnibus law dikarenakan tidak mengakomodir dan berpihak ke rakyat dimana hak pekerja buruh dihilangkan.2. Rancangan Undang-undang Omnibus law dianggap menghilangkan hak-hak pekerja buruh dan ad...
Kami dari Aliansi Penjaga Gerbang Timur Indonesia (APEGTI) melakukan aksi unjuk rasa di DPRD Prov. Sulsel dan menyamapikan aspirasi kami terkait Menolak Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) adapun tuntutan aksi kami yakni: 1. Pihak APEGTI menyikapi Pembahasan Revisi Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila yang dinilai merendahkan derajat Pancasila dan sebagai upaya kelompok tertentu untuk mesampingkan Agama. 2.Meminta agar DPRD Provinsi Sulawesi S...